Habiskan Anggaran, Kades-Kades Aceh Barat Daya Ramai-Ramai Melancong ke Sumbar dan Sumut Jelang Akhir Tahun

Aceh Barat Daya, Aceh - Menghadapi akhir tahun 2021, sejumlah kepala desa (Keuchik) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh diduga gunakan dana desa untuk studi banding ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dan Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya, Suhaimi, menyayangkan jika penggunaan anggaran desa oleh para kades di sana untuk melancong di tengah krisis ekonomi warga karena pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

"Kita sangat menyayangkan hal ini. Dalam tahun 2021, para kepala desa sudah melakukan studi banding sebanyak tiga kali dengan ini keluar daerah, namun hasil yang didapatkan di sana tidak seperti yang diharapkan," tutur Suhaimi di Blangpidie, Jumat (17/12/2021).

Menurut Suhaimi, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, para kepala desa  menghabiskan anggaran desa hingga jutaan rupiah dalam sekali jalan.

"Dugaan sementara, per desa menghabiskan anggaran Rp10 juta untuk sekali perjalanan. Padahal dana sebesar itu kan bisa dimanfaatkan untuk membangun desa, apalagi ini masih darurat virus Covid-19," katanya.

Ia berharap, agar para kepala desa bisa lebih fokus membangun desa, terutama dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona, karena studi banding yang dilakukan para keuchik tersebut dinilai sebagai pemborosan.

Suhaimi juga mengimbau, agar perangkat desa terutama kepala desa di sana dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa, sehingga anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah itu bermanfaat untuk kemakmuran dan kemajuan desa. 

"Penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendesa PDTT nomor 13 tahun 2020, tentang swakelola desa dan prioritas pembangunan dana desa. Seharusnya dalam penggunaan anggaran juga lebih merujuk ke Permendesa ini," ujar Suhaimi.

Bukan itu saja, tambah Kepala Perwakilan YARA Abdya, dalam 'menyekolahkan' anggaran desa yang dilakukan para Kades di Abdya diduga juga ikut terlibat oknum-oknum yang berperan sebagai pihak ketiga, padahal seharusnya hal itu tidak dibenarkan dalam aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa, hal ini sesuai ketentuan Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” pungkasnya.