Pj Gubernur Kumpulkan Forkopimda se-Sumsel, Sinergikan Penanganan Program Prioritas 2024

tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumsel. Kegiatan ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston Palembang, Sumatera Selatan.

Rakor ini mengangkat tema ‘Sinergitas dalam Penanganan Bencana, Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serta Mempertahankan Daerah Zero Konflik’. Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang silahturahmi antar Forkopimda.

“Hari ini kita mengadakan rapat Forkopimda seluruh Sumsel yang pertama rapat ini merupakan forum silaturahmi sekaligus sebagai perkenalan karena biasanya Forkopimda ini sering terjadi pergantian. Kemudian kedua ini adalah sebagai forum sinergi dan kolaborasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan  di tahun 2023,” kata Fatoni.

“Selanjutnya kita membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk tahun 2024,” tambahnya.

Sejumlah capaian telah dicapai oleh Pemprov Sumsel selama tahun 2023. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (yoy), angka tersebut lebih besar jika dibandingkan nasional sebesar 4,94 persen.

“Kekompakan dan kerja keras telah kita tunjukan bersama, kita patut bersyukur capaian Sumsel cukup baik di tahun-tahun belakangan, kita harus jaga dan pertahankan capaian ini bahkan harus kita tingkatkan,” ucap Fatoni.

Selain itu, angka inflasi di Sumsel juga cukup terkendali bahkan pada bulan Desember 2023 hanya sebesar, 3,17 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 11,78 persen.

"Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 1,29 persen dari September 2022 sebesar 3,9 persen atau menurun atau turun 1,89 persen," tambahnya.

Selanjutnya, terkait dengan prevalensi stunting menurut Sumsel tahun 2023 menurun menjadi 18,6 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 24,80 persen. Prestasi tersebut merupakan penurunan stunting tercepat di pulau Sumatera.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,18 poin masuk dalam kategori tinggi dan telah mencapai target yaitu sebesar 3,09 poin. Semua capaian dan raihan yang diperoleh ini semua berkat kerjasama kita, kerja kekompakan dan juga dukungan dari semua pihak," jelasnya.

Fatoni juga mengimbau Forkopimda untuk bekerjasama menyukseskan program prioritas yang telah direncanakan pada tahun 2024. Di antaranya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, penanganan stunting, penanganan inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrem.

Kemudian, Fatoni juga meminta agar reformasi birokrasi dan  ketentraman serta ketertiban umum perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kualitas UMKM berbasis digital serta peningkatan ekonomi sektor unggulan, percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel termasuk penanganan bencana tahunan yang kerap terjadi di wilayah Sumsel.

"Untuk itu, kita perlu tangani bersama yang pertama adalah penanganan bencana-bencana setiap tahun selalu terjadi di Provinsi kita, di akhir tahun pada saat musim panas akan ada kebakaran hutan namun disisi lain pada saat hujan ada longsor dan banjir ini perlu kita tangani bersama. Pengendalian inflasi juga masih menjadi PR bersama-sama, kita penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024," tandasnya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Forkopimda Sumsel di antaranya Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen A. Rachmad Wibowo, Kajati Sumsel Yulianto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, Danrem 044 Gapo Brigjen TNI M. Thohir. Kemudian, Bupati dan Walikota beserta Forkopimda Se-Sumsel, Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel, Pimpinan BUMN/BUMD, Para Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.(ant/chm)