PKS Desak Pemerintah Ungkap Hasil Audit Kelayakan Smelter PT ITSS

Jakarta, tvOnenews.com - Menyusul peningkatan status pemeriksaan peristiwa kebakaran smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dari penyelidikan menjadi penyidikan, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta tim audit Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Mulyanto menilai proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kementerian harus berjalan secara bersamaan agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka yang hingga kini dirawat di rumah sakit.

Mulyanto mendesak Pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Bila ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar maka Pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China tersebut.

“Pemerintah harus mengaudit teknologi dan sistem smelternya sendiri, untuk mengetahui apakah memang smelter yang digunakan di PT. ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto, melansir keterangan resmi, Jumat (5/1/2024).

Mulyanto menyebut Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

“Karena itu Pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Terima Surpres RUU Perlindungan Saksi dan Korban-KKS, Kapan Dibahas?

Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan warga masyarakatnya menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

“Justru sebaliknya Pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” tegas dia.

Sehingga, kata Mulyanto, pengelolaan SDA nasional ke depan nanti tidak tergantung pada kemampuan perusahaan asing.

“Yang terjadi sekarang justru terbalik. Masyarakat kita seolah dijadikan kelinci percobaan untuk menguji keandalan perangkat kerja perusahaan asing yang investasi di sini. Hal ini jelas merugikan dan membahayakan. Pemerintah harus bertindak,” tutup Mulyanto. (agr/aag)