Kesaksian Karyawan soal Tungku Smelter Meledak di PT ITSS Morowali: Sering Terjadi

Morowali, tvOnenews.com - Warga Morowali, Sulawesi Tengah dikejutkan dengan dentuman sebuah ledakan tungku di PT ITSS Morowali, pada minggu (24/12/2023) subuh. 

Bahkan ironisnya, akibat ledakan itu telah menelan korban sebanyak 12 karyawan meninggal dunia dan 35 orang luka-luka. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian ledakan tungku pada pukul 05.30 Wita. 

Menurut kesaksian karyawan, kabarnya ledakan itu diakibatkan karena adanya perbaikan tungku, dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku tersebut.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendapatkan laporan dan informasi dari Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Katsaing mengenai situasi terkini peristiwa kebakaran tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

"Pada pukul 5.30 WIB, menurut kesaksian karyawan pero silicone PT ITSS sedang melakukan perbaikan tungku, dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku tersebut yang mengakibatkan ledakan sehingga membuat beberapa tabung oksigen di sekitaran area juga meledak," kata Katsaing melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh Said, Minggu (24/12/2023).

Menanggapi hal itu, Said katakan,  bahwa hal itu merupakan dampak dari investasi Cina di Morowali yang menyebabkan upah murah dan mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Said lantas meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama instansi terkait untuk segera membuat Tim Pencari Fakta. Menurutnya pembentukan tim tersebut mendesak dan harus segera turun mengecek kondisi langsung hari ini juga.

"Hari ini juga Tim Pencari Fakta harus turun ke lapangan untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Persoalan K3 sudah terjadi berulang-ulang, bahkan sampai memakan korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan," beber Said.

Said meminta pihak pemerintah untuk mempidanakan pengusaha. Sebab, menurut dia, permasalahan K3 sudah kerap berulang.

"Seringnya terjadi kasus, hal itu menunjukkan bukan saja karena kelalaian, tetapi diduga akibat terjadinya pembiaran," ucap Said.

Dia sekaligus mendesak agar pemerintah dan pengusaha memberikan santunan kepada korban meninggal dunia, termasuk biaya pemakaman hingga biaya pendidikan anak-anak korban. 

Hal serupa juga diminta dilakukan pemerintah kepada para korban luka.

"Harus ditanggung biaya berobat dan santunan kecelakaan dibiayai negara. Penerapan K3 harus benar-benar dipastikan  berjalan dan ada sanksi berat bagi yang melanggar," ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Partai Buruh mendesak agar UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja segera direvisi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 

Terlebih di UU 1/1970 hanya mengatur sanksi 100 ribu, sehingga tidak memberikan efek jera. (aag)