"Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran terus menerus untuk memperkecil bahkan menghapus ketidakadilan tersebut, baik secara perorangan maupun kelompok guna meningkatkan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan nasional," kata Titi Eko Rahayu.
Menurutnya, masih kurangnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan mencerminkan bahwa di bidang politik dan pengambilan keputusan, perempuan masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan praktek subordinasi.
Sehingga tidak dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dalam proses pembangunan.
Dia mengatakan, masih rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hanya sedikit yang mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan perempuan serta kelompok inklusi lainnya seperti anak-anak, disabilitas, lansia, penyintas bencana dan kekerasan, serta perempuan kepala keluarga.
"Yang kesemuanya secara langsung berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai isu sentral seperti masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta rendahnya kemampuan dan kapasitas SDM perempuan," pungkasnya.(rpi/muu)
Load more