Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengaku baru mengetahui ihwal dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024.

Adapun sistem informasi KPU diduga diretas kemudian datanya dijual.

“Kami di KPU baru mengetahui informasi tersebut melalui berita yang muncul di berita online bahwa ada pihak yang menyampaikan ke publik bahwa sistem informasi KPU, terutama data pemilih itu kabarnya di-hack dan kemudian datanya diambil dan dijual,” kata Hasyim di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Hasyim mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut dugaan kebocoran data pemilu itu.

“Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata dia.

Dia menjelaskan tim gabungan tersebut memang sejak awal sudah dibentuk untuk mengamankan sistem informasi yang berkaitan soal Pemilu. Hasyim menyebut tim tersebut mulai bergerak sejak Selasa (28/11/2023) sore setelah beredar kabar dugaan kebocoran.

“Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut itu akan kami informasikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Hasyim menegaskan website KPU yang memuat soal informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 masih bisa diakses sampai sekarang.

“Kalau kita cek sebetulnya bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang,” jelas dia.

Sebelumnya, akun media sosial X dihebohkan ihwal munculnya peretas anonim bernama Jimbo. Dia mengklaim berhasil membobol website KPU dan mengakses DPT Pemilu 2024.

Melalui website BreachForums, Jimbo kemudian membagikan 500 ribu data untuk dijual. Dia juga mengunggah sejumlah tangkapan layar dari website cekdptonline.kpu.go.id untuk membuktikan kebenaran data.

Adapun data yang didapat Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor paspor, nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, status pernikahan, dan kodefikasi TPS. Jimbo menjual data tersebut sebesar $74000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar. (saa)