Kampanye Pemilu 2024 Dimulai, Usman Hamid Ingatkan Jangan Lupakan Penegakan HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Masa Kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan para konestan pemilu termasuk pasangan capres-cawapres agar tidak melupakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dia, penegakan HAM ini kerap kali terlupakan. Oleh karena itu, Usman menilai, pemilu seharusnya menjadi kesempatan untuk mengembalikan agenda penegakan Hak Asasi Manusia sebagai prioritas.

Dia menegaskan, semua kandidat presiden dan wakil presiden serta para calon anggota legislatif yang berkampanye harus memahami bahwa negara bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan HAM.

"Menjadikan HAM sebagai agenda utama adalah kewajiban. Kita saksikan sampai hari ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ironisnya dilakukan oleh pejabat maupun aparat keamanan negara dan masih dibiarkan oleh negara. Impunitas atas pejabat maupun aparat negara yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM di beberapa kasus masih dipelihara," ungkap Usman, Selasa (28/11/2023).

"Begitu pula kritik dijawab dengan pembungkaman, dihadapi dengan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat negara," tambahnya.

Kemudian, dia memberikan contoh kasus kriminalisasi atas pembela HAM seperti yang dialami Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti maupun kepada warga lainnya yang terjerat oleh UU ITE masih terus berlangsung.

Baca Juga

Kepala BGN Dadan Hindayana Tegaskan Tak Ada Larangan Unggah Menu MBG, Isu Ancaman UU ITE Disebut Hoaks

"Negara pun belum menunjukkan upaya yang transparan dan sungguh-sungguh untuk merevisi atau mencabut pasal-pasal karet UU ITE yang telah memakan banyak korban," ujarnya. 

Dia melanjutkan, konflik-konflik agraria yang mementingkan agenda pembangunan pro-investasi namun mengorbankan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, hingga Flores kian menjadi-jadi.

"Konflik bersenjata selama bertahun-tahun masih berlanjut di Tanah Papua. Begitu pula penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih jauh dari harapan," katanya.

Usman memandang, dalam visi misinya masing-masing semua kandidat capres-cawapres berlomba-lomba mengangkat jargon pro-rakyat dan fokus mensejahterakan rakyat.

"Seharusnya ini juga diikuti dengan komitmen penegakan hak asasi manusia. Karena sejatinya, kesejahteraan tak bisa dilepaskan dari pemenuhan hak asasi," ucapnya.