Jakarta, tvOnenews.com - Beredar dokumen pakta integritasyang diduga milik Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso usai dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dokumen yang diterima tim tvOnenews.com di Jakarta pada Selasa (14/11/2023), pakta integritas itu terdiri dari lima poin kesepakatan. 

Pakta integritas itu kemudian ditandatangani oleh Yan Piet Moso pada Agustus 2023.

Pakta integritas itu juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban.

Namun, yang menjadi sorotan adalah poin kesepakatan nomor empat. 

Yan Piet diminta untuk menangkan capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di wilayah Kabupaten Sorong. 

Poin tersebut menyatakan kesediaan Yan Piet untuk mencari suara minimal 60 persen + 1.

“Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong,” demikian bunyi poin empat, dikutip tvOnenews.com pada Selasa (14/11/2023).

Beredarnya dokumen pakta integritas ini juga mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman. 

Melalui akun X-nya, dia mempertanyakan pakta integritas tersebut. 

Terlebih, ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen itu.

“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu? Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#,” tulis Benny dikutip Selasa (14/11/2023).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai pakta integritas tersebut. (saa)