Ihwal Kasus Firli Bahuri, Abraham Samad sebut Pimpinan KPK Buruk: Dewas Penakut!

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal kasus yang menjerat Ketua KPK, Firli Bahuri, membuat eks Ketua KPK, Abraham Samad melontarkan kritik pedasnya. 

Arbraham Samad katakan, bahwa pimpinan KPK ini adalah pimpinan terburuk sepajang sejarah KPK berdiri. 

Karena, dia mendengar pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pakar seperti itu (pimpinan terburuk sepajang sejarah KPK berdiri) dan dia akui dirinya membenarkan pernyataan para pakar tersebut. 

"Mengapa saya membenarkan, karena semua sudah terbukti. Satu, hampir sebagian besar pimpinan KPK di periode ini melakukan pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana," ungkap Abraham Samad di program One on One di tvOnenews, seperti yang dikutip, Minggu (29/10/2023).

"Kita bisa lihat apa yang dilakukan Lili, masih ingatkan? bukan pelanggaran etik saja, tetapi melakukan pelanggaran pidana," sambungnya menjelaskan. 

Namun saat ini, dia katakan, Lili terbebas dari sanksi dan terbebas dari hukum pidana. Oleh karena itu, Abraham Samad katakan, bahwa dirinya lakukan peringatan ke Dewas KPK.

"Mengapa sampai terjadi pelanggaran etik yang berulang-ulang di KPK. Bahkan, miris kita melihatnya," ujar Abraham Samad.

"Seperti kita lihat kemarin soal orang ditahan harus menyuap dan sebagainya. Ini tak pernah terjadi sepanjang berdirinya KPK. Pertanyaannya mengapa pelanggaran kode etik di periode ini berulang-ulang," sambungnya menjelaskan. 

Jabawnnya hal itu terjadi berulang-ulang, Abraham Samad katakan, karena Dewas KPK tak melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

"Tidak pernah memberikan sanksi bagi komusioner yang melanggar etik. Buktinya kasus Helikopter, kasus lili dan sebagainya, kemarin lagi ada tanak. Itu tak pernah ditindak," ungkap Abraham Samad. 

Selain itu, dia katakan, Dewas KPK bukan tidak kuat, tetapi kali ini Dewas KPK berisi dari orang-orang penakut. 

"Dewas KPK kali ini berisi dari orang-orang penakut, dan orang-orang yang loyo. Bukan sekadar tak punya gigi, tetapi penakut, penakut itu semua Dewas KPK," pungkasnya. 

"Anda itu Dewas KPK tak punya pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat. Bayangkan banyaknya pelanggaran etik yang terjadi. Itu tidak satu pun dilakukan untuk mengenakan sanksi maksimal, ini malah terjadi lagi," katanya.