Yusril Jadi Jalan Tengah di Koalisi Indonesia Maju, Ini Hasil Risetnya

tvOnenews.com - Nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Ihza Mahendra kian menguat untuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden (Cawapres) menampingi Prabowo Subianto. 

Sebagaimana diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam menentukan bakal cawapres. 

Deadlock dalam menentukan calon ini potensial mengemuka disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kepentingan antara sesama partai koalisi. Di tengah kondisi itu, nama Yusril Ihza Mahendra dianggap sebagai sosok yang dapat memecah kebuntuan. 
 
Argumentasi ini setidaknya didukung dengan beberapa alasan logis yang bisa dipertimbangkan para pengambil kebijakan di internal Koalisi Indonesia Maju. 

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia menyebut, ada beberapa alasan sosok Yusril layak menjadi perhatian sebagai bakal Cawapres. 

Yusril Ihza Mahendra dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan dan keahlian di bidang hukum dan pakar tata negara, memiliki modal yang sangat berharga dalam menjawab tantangan pemerintahan ke depan. 

"Lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah yang masih tersisa dari pemerintahan saat ini, sebagaimana tercermin dalam data survei Voxpol Center," kata Pangi dikutip pada Jumat, 13 Oktober 2023.
 
Ia menjelaskan, dari data Voxpol Center Research and Consulting periode Agustus 2023 menunjukkan, bahwa 62,6 persen publik Indonesia menilai bahwa pemerintahan saat ini cenderung dianggap tidak lepas dari praktik-praktik korupsi. 

Publik juga memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dimana 46,5 persen menganggapnya rendah. 

Secara umum, 44,3 persen publik memberikan penilaian yang juga rendah terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum. 

"Nah dalam konteks ini, Yusril Ihza Mahendra menjadi semakin relevan dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem pekerjaan tersisa masalah penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," tutur Pangi.

Lebih lanjut ia menerangkan, data Voxpol juga menujukkan bahwa hanya sebesar 40,9 persen penilain publik yang menganggap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah bekerja dengan sangat baik atau baik.