Rakor FORDASI 2023 di Manokwari Menghasilkan 8 Rekomendasi

tvOnenews.com - Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) tahun 2023 yang diselenggarakan selama dua hari (26-27 September 2023) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat menghasilkan delapan rekomendasi 'Pesan Manokwari'.

Delapan 'Pesan Manokwari' dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Jacob S Fonataba pada penutupan Rakor Fordasi 2023, Rabu malam.

"Delegasi Fordasi bersepakat menyampaikan 'Pesan Manokwari' tentang kemitraan untuk peningkatan daya saing daerah pada daerah khusus dan/atau istimewa," kata Jacob Fonataba.

Ia menjelaskan rekomendasi pertama adalah menerima Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya sebagai anggota baru Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia.

Rekomendasi kedua, meningkatkan koordinasi kemitraan secara intensif antardaerah desentralisasi asimetris dengan daerah lainnya untuk menjalin kerja sama yang lebih spesifik dan konkret agar daya saing daerah semakin meningkat.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui identifikasi, pengembangan, dan kolaborasi pemasaran produk unggulan daerah masing-masing pada sektor pertambangan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, industri kreatif, infrastruktur, dan kebudayaan.

Selanjutnya, asistensi dan tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul. 

"Kemudian Kemendagri memfasilitasi penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerja sama antardaerah khusus dan/atau istimewa sesuai aturan perundang-udangan," ujar Jacob.

Rekomendasi ketiga yaitu penguatan kelembagaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasi desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Teknis pelaksanaannya dilakukan melalui penunjukan Sekretariat Bersama Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Sekber Fordasi) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan menunjuk personel dari perangkat daerah yang membidangi urusan kekhususan dan/atau keistimewaan.

"Dalam menangani Forum Desentralisasi Asimetris ini perlu ada penunjukan personel dari perangkat daerah," ucap Jacob.

Ia melanjutkan rekomendasi keempat adalah mendorong fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan daya saing daerah bagi daerah desentralisasi asimetris yang masih rendah.

Rekomendasi kelima, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim, balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pemanasan global, kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta kejahatan lintas batas.