Hoaks Kasus Rempang Bertebaran di Media Sosial, Pemerintah Diminta Segera Klarifikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik di Pulau Rempang yang belum juga menemui titik terang masih terus menjadi sorotan publik. 

Minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan proyek Rempang Eco City ke publik menjadi poin penting yang disorot masyarakat.

Kondisi ini bahkan membuat para penyebar berita bohong atau hoaks dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Pakar Strategi Komunikasi Massa, Tuhu Nugraha pun menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. 

Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga

Dituding Putuskan Komunikasi, Ayah Nizam Tegaskan Tak Pernah Halangi Ibu Kandung Hubungi Putranya

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," kata Tuhu saat dikonfirmasi, Sabtu (23/9/2023).

Tuhu menambahkan, melalui cara persuasif, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.

"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. 

Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," papar dia.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," katanya.