Perencanaan Berbasis Data Wujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkesinambungan

“Hal ini termasuk dalam penyusunan APBD 2024, di mana Rapor Pendidikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk perencanaan Penganggaran Berbasis Data. Ini membantu memastikan alokasi anggaran pendidikan yang sudah ditentukan dapat digunakan dengan kualitas yang lebih baik," kata Valiandra. 

"Fokusnya bukan hanya pada pemenuhan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja pendidikan, di mana komposisi anggaran penunjang harus lebih rendah daripada anggaran belanja pokok. Evaluasi pun dilakukan untuk memastikan dampak peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu penting pula untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pembentukan capaian SPM adalah akurat dan diperbarui secara berkala,” imbuhnya.

Plt. Direktur SMA pun mengungkapkan upaya dan langkah penting yang diambil Kemendikbudristek untuk menciptakan kerja sama antar berbagai pihak terkait guna mewujudkan tujuan perencanaan berbasis data yang lebih baik. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup Penerbitan regulasi terkait indikator dalam Rapor Pendidikan; Pembuatan standar teknis pelayanan minimal pendidikan; 
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis pada berbagai lembaga terkait; Membentuk komunitas belajar; Memastikan bahwa indikator prioritas dan subkegiatan sesuai dengan rapor daerah yang telah ditetapkan; Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk integrasi indikator dalam aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah; dan Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan rapor ini melalui indeks SPM pendidikan dalam penentuan kebijakan dana transfer di daerah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Perencanaan Berbasis Data di bidang pendidikan, Dian Putra menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya dari mulai updating atau pemutakhiran data Rapor Pendidikan, alokasi DAU, dan sebagainya. 

“Kita memerlukan data yang valid untuk menghindari kesalahan pengalokasian anggaran,” ungkapnya. 

Upaya pun dilakukan oleh satuan pendidikan. Agus mengungkapkan bahwa melalui rapor mutu pendidikan, sekolah dapat mengetahui kekurangan dan mencari solusi atas beragam tantangan yang ada. 

Baca Juga

Kasus Bullying Siswa ABK di Surabaya, DPRD Dorong Pembentukan Kelas Khusus

“Contoh dari upaya sekolah misalnya pertama, terdapat beberapa sekolah yang mewajibkan guru-gurunya untuk satu minggu dua jam minimal masuk ke platform Merdeka Belajar. Ini adalah sebuah kegiatan yang cukup baik sekali artinya cost-nya sangat kecil, tapi ternyata impact-nya cukup besar. Nah ini adalah salah satu praktik baik dari pihak sekolah," katanya.