Bupati Banyuwangi Didesak Tunda Pemotongan Alokasi Dana Desa

Banyuwangi, Jawa Timur – Rencana pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) di Banyuwangi, Jawa Timur, memantik reaksi DPRD setempat. Fraksi PDIP dan Gerindra  secara tegas meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menunda rencana tersebut.  Alasannya, dikhawatirkan  nantinya dapat berdampak pada kewenangan dan pelayanan di desa.  Desakan penundaan pemotongan ADD ini mencuat dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Banyuwangi terkait nota kuangan rancangan APBD tahun 2022, Selasa (23/11/2021) siang.

Menurut fraksi PDIP, kemiskinan harus diatasi maksimal. Karena itu, ADD diminta tidak dikurangi dalam APBD 2022.

“Kami usulkan pemotongan ADD ditangguhkan, dikaji ulang, dan dievaluasi,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Hadi Widodo. 

Selain berdampak pada kemiskinan, pemotongan ADD dikhawatirkan akan menghambat kewenangan dan kinerja desa. Selama ini, ADD menjadi pendukung anggaran pembangunan pemerintah desa. 

“Kami mendorong dikaji ulang pemotongan ADD. Dampaknya, pada kinerja pemerintahan desa,” kata juru bicara Fraksi Gerindra dan PKS, Abdul Gofur.

Rencananya, jatah ADD bagi 186 desa di Banyuwangi akan dipotong oleh Pemkab setempat. Pemotongannya beragam. Rata-rata, mencapai 100 juta Rupiah. Dampaknya, dana yang dikelola oleh masing-masing desa akan berkurang.

Desakan penundaan pemotongan ADD mendapat tanggapan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.  Pemotongan ini dipicu berkurangnya transfer anggaran dari pusat akibat turunnya pendapatan nasional.

“ Ini juga berdampak pada transfer daerah ke desa. Kalau porsinya, tetap 10 persen,” kata Bupati Ipuk usai menghadiri paripurna di DPRD Banyuwangi, Selasa siang.

Meski nominal ADD turun, pencairan ADD dipastikan tetap sesuai porsi. Hanya saja, kondisi fiskal yang tidak stabil, otomatis mengurangi besaran ADD.

 “ Kami akan kaji lagi,” pungkas Ipuk. (Happy/Ard)