Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti terkait kualitas udara serta polusi yang kian hari kian memburuk di beberapa wilayah di Indonesia saat ini, terkhusus di Ibu Kota DKI Jakarta.
Hari mengatakan, keputusan yang diambil Pemerintah telah terbukti pada hari ini bahwa kebijakan WFH bagi pegawai tak menjadi jawaban atas polusi udara.
Kualitas udara di Jakarta masih terpantau buruk meskipun Pemerintah telah menetapkan 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah (WFH).
"Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH (work from home) itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Hari, Kamis (24/8/2023).
Menurut dia, semestinya langkah yang dilakukan Pemerintah tak hanya memberikan solusi berupa WFH. Namun juga Pemerintah harus betul-betul menekan emisi yang ada di udara.
"Harusnya kan langkah-langkah yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara," ujarnya.
"Kalau WFH dianggap menjawab persoalan terkait pencemaran udara, ini bukan tidak menjawab, tapi justru yang harus menjawab bagaimana membangun ruang terbuka hijau, memberikan penekanan, punish kepada pelanggaran pencemaran," ujar Hari.
Selain itu, Hari pun menyoroti mengenai kurangnya ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Kata dia, itu menjadi salah satu penyebab DKI semakin menjadi kota dengan polusi terburuk.
"Dengan cara apa? Salah satunya membangun ruang terbuka hijau bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen. Jakarta ini kan bisa dihitung jari ruang terbuka hijaunya. Dan problem problem sekarang itu memang harus segera diselesaikan, kalau engga akan terjadi polusi udara yang cukup akut," papar Hari.
Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, Ibu Kota DKI Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. (rpi/ade)
Load more