MenKopUKM: ASEAN Harus Meningkatkan Daya Saing Demi Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Domestik dan Regional

Deputy Director General, Department of SME Promotion, Ministry of Industry and Commerce Laos Toulakham Phomsengsavanh menambahkan, “Peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan adalah syarat mendasar untuk mendorong bisnis inklusif yang mendorong pada terjalinnya kolaborasi promosi antar bisnis inklusif di tingkat nasional dan regional”

Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia. Kemudian, beliau memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Mendukung usulan Indonesia dalam memprakasasi terbentuknya AMSEF, World Benchmarking Alliance, lembaga yang melakukan benchmarking perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia, menyatakan bahwa pendanaan untuk UMKM masih sangat terbatas sehingga transformasi bentuk usaha menjadi bisnis inklusif masih menjadi tantangan. 

“Dari penilaian yang kami lakukan terhadap 400 lembaga keuangan terbesar yang terdiri dari perbankan, manajer asset, dan perusahaan asuransi, hanya 23% menyatakan telah melakukan pembiayaan untuk UMKM. Sehingga ini adalah usulan yang sangat bijak bagi ASEAN untuk memiliki sumber pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM di Kawasan,” ujar Dio Herdiawan Tobing, Kepala Kebijakan Publik untuk Asia, World Benchmarking Alliance.