"Merdeka Belajar Episode 25": Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Merupakan Pancasila In Action

tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono S.H., M.Hum. Mewakili Kepala BPIP menghadiri acara di Kemendikbudristek bertema Merdeka Belajar Epidode ke 25: "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan" yang diadakan pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, di Gedung A Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di mana pada kesempatan tersebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP).

Wakil Kepala BPIP menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan yang bebas dari kekerasan sebagai implementasi konsep Pancasila dalam Tindakan (Pancasila in Action). "Merdeka Belajar" dipandang sebagai langkah transformatif dalam dunia pendidikan, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

Dalam rangka menciptakan Profil Pelajar Pancasila  yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia telah menetapkan enam elemen dalam Profil Pelajar Pancasila melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Elemen-elemen ini mencakup akhlak mulia, semangat kebhinekaan global, kemandirian, kerjasama bergotong royong, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas. 

“Profil pelajar Pancasila ini termasuk perwujudan "Pancasila in Action," di mana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila terwujud dalam pengajaran yang mengedepankan praktek (70%) dibandingkan teori (30%), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan,” jelasnya.

"Merdeka Belajar: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," Wakil Kepala BPIP menyoroti keadaan darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. 

Menurut Menteri Pendidikan, sekitar 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% mengalami perundungan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2133 pengaduan kekerasan di antaranya, dengan 20% melibatkan anak laki-laki dan 25,4% melibatkan anak perempuan usia 13-17 tahun.

Tidak hanya menjadi perhatian nasional, masalah kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan juga mendapat sorotan dari pemimpin dunia. Perlunya mengurangi kekerasan, perlakuan kejam, dan eksploitasi terhadap anak-anak menjadi fokus global.