Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bangun Angkutan Massal Perkotaan

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 158 yang menyebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. 

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengembangan bagi transportasi publik melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan melakukan pembinaan; melakukan penyelenggaraan untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; penyediaan layanan; subsidi angkutan massal. Subsidi yang diberikan bertujuan untuk memberikan stimulus pengembangan angkutan perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. 

Pada kegiatan ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso memberikan paparan mengenai pengalaman, tantangan, dan peluang dalam implementasi penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan melalui mekanisme subsidi APBD. 

Menjadi kota besar dengan mobilitas tinggi diperlukan ketersediaan layanan angkutan umum massal sebagai tulang punggung pembangunan dan aktivitas masyarakat.  “Sektor perhubungan perlu diberikan skala prioritas untuk peningkatan pelayanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan angkutan umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Pekanbaru,” jelas Yuliarso.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari menyampaikan dalam upaya mendukung pencapaian target pembangunan nasional pada penyediaan angkutan umum perkotaan, diharapkan pemerintah daerah dapat menyediakan angkutan umum perkotaan khususnya pada kota dengan tingkat mobilitas dan kemacetan yang tinggi. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan LLAJ dan mendukung wilayah pariwisata di wilayah. “Dalam penyediaan angkutan massal tersebut, perlu dilakukan kajian dan kesiapan yg matang, terutama pada kebutuhan mobilitas masyarakat,” kata Erliani.

Dalam penyediaan angkutan massal perkotaan perlu sinergi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya mendukung integrasi baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, misalnya penyediaan BRT yang dilakukan oleh pemerintah provinsi didukung oleh pemerintah kab/kota dalam penyediaan angkutan feeder menuju trayek layanan angkutan umum pada kawasan lingkungan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya. 

Sementara itu, Guru Besar IPDN/Presiden i-OTDA Djohermansyah memaparkan mengenai strategi Pemerintah Kota untuk menyediakan AUMP. Langkah awal yakni dengan memperbaiki angkutan umum massal hingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakannya, yang kedua yakni membuat peraturan tentang penetapan tarif angkutan (jalur & jarak yang integratif), yang ketiga yakni model subsidi operasional transportasi dengan melihat kemampuan APBD dan kerjasama dengan pihak ketiga, yang keempat yakni menggalangkan dukungan politik DPRD, ormas, pejalan kaki, dan lainnya.