KKB Minta Tebusan Rp5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Meutya Hafid: KKB Papua harus Diredam

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid berharap persoalan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera KKB Papua tak berhenti hanya sampai perkara uang tebusan.

Pilot Susi Air itu masih disandera oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.

Polda Papua mengungkap KKB Papua sempat meminta ditukar dengan uang Rp5 miliar.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” tuturnya.

Dia juga meminta pemerintah mengutamakan upaya negosiasi demi memastikan keselamatan sandera.

Baca Juga

Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dikebut, Menkomdigi Ungkap 3 Fokus Utamanya

“Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya.

Di sisi lain, dia juga memahami urgensi pemerintah dan aparat yang ingin memberikan uang tebusan itu. Meutya meyakini pemerintah dan aparat juga sudah melakukan upaya strategis lainnya.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelasnya.

“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Meutya juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan KKB Papua.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” pungkas Meutya. (saa/muu)