Pembangunan IKN Nusantara Terus Digenjot

Jakarta, tvOnenews.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan pemerintah dengan kolaborasi lintas sektor di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Otorita IKN, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Sehubungan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Lahan IKN dan Pembangunan Tol, pada Minggu (04/06/2023) menyampaikan agar masing-masing sektor mempercepat pembangunan IKN. 

"Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan. Kalau saya lihat sepintas dalam beberapa minggu terakhir ini mestinya masalah ini bisa kita selesaikan untuk tanah (pengadaan tanah, red) IKN dan jalan tolnya. Saya minta semua berkolaborasi," ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat yang berlangsung secara daring tersebut.

Pada proses pembangunan ini, Kementerian ATR/BPN berperan dalam dua aspek, yaitu penyusunan tata ruang dan pengadaan tanah di IKN. 

Dalam rapat koordinasi ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung percepatan pembangunan IKN yang akan menjadi pusat administrasi dan ekonomi Indonesia.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Basuki Berharap Gibran Berkantor di IKN Tahun Ini

"Kami concern pada pembebasan lahan seksi 3A, 3B, dan 5A (Karang Joang-KKT Kariangau-Sp.Tempadung-Jembatan Pulau Balang, red). Kami menunggu proses dari pelepasan (kawasan hutan, red) oleh KLHK dilaksanakan, kemudian akan diverifikasi Kementerian Keuangan dan diserahkan kepada IKN permohonan penetapan status Hak Guna Bangunan (HGB), selanjutnya IKN bermohon kepada ATR/BPN untuk dikeluarkan Hak Pengelolaan (HPL)," ungkap Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan jalan tol di IKN dapat berjalan sesuai rencana. "Saya kira kita bersepakat bahwa hasil rapat ini harus menjadi pegangan kita, siapa melakukan apa. Ada Pak Sekjen kami dan Dirjen Bina Marga yang terkait dengan pembebasan lahan kita pegang semua nanti untuk keputusan rapat ini," tegasnya.