Gobel: Mana yang Lebih Prioritas dan Mendesak, Subsidi Petani atau Mobil Listrik?

Gobel mengaku prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia saat ini. Padahal di masa puncak Covid-19, katanya, Indonesia bisa swasembada beras. Namun tahun 2023 ini pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton. Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi maka impor harus dilakukan. 

“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Ini tentu merupakan satu masalah yang besar bagi petani. Petani kita mayoritas petani gurem. Mereka petani kecil yang hasilnya cukup buat hidup sehari-hari saja, sehingga saat musim tanam mereka butuh bantuan pupuk dan bibit. Itu pun hanya sebagian saja yang mendapat pupuk subsidi. Jika subsidi dikurangi maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka,” katanya.

Berdasarkan data, kata Gobel, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun ini. Pada 2019 Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Sehingga dalam lima tahun ini, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun. “Ini angka yang sangat besar,” katanya. 

Sebagai wakil rakyat, kata Gobel, ia selalu menerima pengaduan dari para petani. 

“Di masa tanam sulit dapat pupuk dan bibit, selain tak cukup punya modal. Namun saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria Bulog. Pada pasca panen ini ada masalah pengeringan dan penyimpanan, sehingga jika gabahnya digiling maka beras menjadi pecah atau warna beras buram. Jadi pemerintah harus membantu juga penanganan pasca panen melalui mesin pengering dan alat panen yang modern. Kita harus perbanyak pengadaan alsintan. Ekosistem pertanian yang baik belum tercipta dan belum sesuai perkembangan zaman. Di sini negara harus hadir,” katanya.

Gobel mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian ini. 

“Selain ada hal-hal teknis dan edukasi, yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN,” katanya.