Buntut Status Siaga Tempur di Papua, Usman Hamid: Berisiko Timbulkan Banyak Korban!

Jakarta, tvOnenews.com - Menanggapi perubahan status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, naik menjadi siaga tempur, membuat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid berkomentar.  

“Selama puluhan tahun, Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan. Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini,” kata Usman Hamid. 

“Kami menyayangkan keputusan Panglima TNI yang menaikkan status operasi TNI menjadi siaga tempur," sambung Usman Hamid jelaskan.  

Status siaga tempur ini, ia katakan merupakan keputusan dengan dampak yang besar dan hingga diumumkan Panglima TNI, belum ada keputusan politik dari negara terkait status ini.  

“Terlebih lagi pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya," ujarnya. 

Selain itu ia sebutkan potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan.

Baca Juga

Kerap Bersentuhan dengan Masyarakat, Wamenkum Sebut Polantas Jadi Penjaga Citra Polri

"Secara otomatis, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua. Kami mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami mencatat dalam lima tahun terakhir setidaknya sudah 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua," ujarnya.  

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar," sambungnya menjelaskan. 

Bahkan dia juga mendesak agar proses pembebasan sandera dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil.

- Latar belakang 

Laporan media menyebutkan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Selasa 18 April menaikkan status operasi TNI dari pendekatan lunak (soft approach) menjadi siaga tempur.