Jelang Sidang Replik Teddy Minahasa, Pengamat sebut Berindikasi Perang Bintang: Polri Perlu Dalami Pledoinya
- tim tvone - Julio
Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang sidang replik kasus peredaran narkoba yang mendera Irjen Teddy Minahasa mulai memunculkan sejumlah spekulasi. Salah satunya dugaan adanya perang bintang di tubuh Polri.
Oleh karena itu pengamat menilai pledoi yang dibacakan Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 13 April lalu perlu untuk didalami secara seksama.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and strategic studies (ISESS), Bambang Rukminto pernah mengungkapkan bahwa bukan tidak mungkin ada faksi-faksi di internal Polri yang anggotanya bersaing satu sama lain. Menurutnya bisa jadi Teddy Minahasa sengaja dijegal lantara karirnya di kepolisian kian moncer setelah ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur.
"Muncul asumsi bahwa kasus TM (Teddy Minahasa) hanya efek perang antarfaksi di internal," kata Bambang pada Sabtu Oktober 2022.
"Asumsi yang muncul di publik bukankah begitu (perang bintang, red) setelah muncul bagan Konsorsium 303 dan bagan-bagan yang lain," sambungnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel baru-baru ini. Dari hasil analisanya terhadap pledoi yang dibacakan Teddy Minahasa, dirinya melihat secara gamblang adanya perang bintang di tubuh Polri.
"Dugaan tentang ini pun sudah saya kemukakan sejak Oktober tahun lalu, jauh sebelum persidangan dimulai," ujar Reza dalam keterangannya, Kamis 13 April 2023.
Perang bintang semacam ini, menurut Reza, sangat berbahaya karena saling mangsa antar anggota kepolisian.
"Keberadaan klik (clique) atau subgrup di internal kepolisian sudah cukup banyak dikaji. Jika antarklik itu saling berkompetisi secara konstruktif, maka ini berdampak positif bagi masyarakat," kata Reza.
Positifnya pertama, publik bisa teryakinkan bahwa posisi-posisi penting di lembaga kepolisian memang diisi oleh SDM terbaik. Dan kedua, strategic model dalam penegakan hukum. Yaitu polisi-polisi akan berlomba melakukan penegakan hukum bukan demi kepastian, kemanfaatan, apalagi kepastian hukum, melainkan untuk memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan pissi tertentu yang ditargetkan.
"Apa pun motif para polisi itu, pastinya khalayak luas akan lebih terlindungi. Terlindungi oleh para personel polisi yang gila kerja demi pangkat dan jabatan, saya pandang sah-sah saja," sambungnya.
Load more