Heru Budi Dikritik Keras soal Pembongkaran Trotoar Simpang Pasar Santa, Pj Gubernur DKI Jakarta: Itu Hal Biasa

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjawab kritikan dari komunitas koalisi masyarakat yang kesal lantaran adanya perubahan trotoar di persimpangan Pasar Santa menjadi jalan raya.

"Kritikan itu kan hal biasa, buat Pemprov DKI itu bagus saran-sarannya," ujarnya, di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2023).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, perubahan trotoar dan penutupan akses u-turn di Jalan Wolter Monginsidi masih uji coba rekayasa lalu lintas.

"Saya dengan Pak Kapolda uji coba buka tutup. Pak Kapolda tadi menyampaikan jam 07.00, jam 10.00 diatur, setelah itu dibuka sebagaimana biasa. Cuma namanya kemacetan kita atur, plus minusnya nanti kita atur," kata dia.

Dalam hal ini dia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya memenuhi sejumlah fasilitas publik. Tidak ada pihak mana pun yang diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jalur sepeda difasilitasi oleh Dishub. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terabaikan, kita fasilitasi semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, ada penutupan di persimpangan dekat Pasar Santa. Buntut dari penutupan ini pun menjadi sorotan sejumlah komunitas.

Mulai dari Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), hingga Komisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) turut mengkritik penutupan simpang Santa.

Penutupan ini pun diketahui dilakukan pembongkaran trotoar yang kemudian dibangun menjadi jalan raya.

Sebelumnya, akun Twitter Bike to Work (B2W)/@B2WIndonesia mencuit di media sosial Twitter perihal pembongkaran trotoar ini.

"Berita Duka. Telah hilang jalur pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa, Jakarta Selatan. Dalihnya: 'solusi macet'," bunyi isi cuitannya, dikutip pada Senin (17/4/2023).

Bahkan dia menyebutkan bahwa Heru Budi Hartono mencoba untuk menghapus peradaban kota.

"Sulit untuk menepis kecurigaan bahwa Pak PJ Gubernur @DKIJakarta  ingin menghapus jejak kebaikan peradaban kota. Setelah sebelumnya  menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, kini menghapus fisik jalur  sepeda dan jalur untuk pedestrian," lanjutnya.

Melanjutkan cara  mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan langkah-langkah tak substansial,  jalur sepeda dan jalur pedestrian pun dihapus. Ini melawan kecenderungan  di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan  kendaraan bermotor.