Pernah Protes Menkeu soal DBH Migas, Kini Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK

Bahkan, dia katakan, penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp 117 triliun menjadi Rp 168 triliun.

"Kalau kita lihat DBH sebelah kanan atas adalah kenaikan yang cukup besar yaitu 43 persen. Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," bebernya.

Sebelum Menkeu berikan penjelasan, Bupati Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. 

Pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan. Bahkan, Adil mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.

Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8.000 per barel minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.