Poyek ITF Mandek! DPR Sebut Ada Komisaris Berlagak Dirut di JakPro

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S. Andyka secara blak-blakan mengatakan ada salah satu pejabat Komisaris PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang berlagak bak Direktur Utama (Dirut).

Saat rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama dengan jajaran pemerintah provinsi DKI dan BUMD, Andyka berani menggaungkan pernyataan tersebut setelah mendapat laporan.

"Saya cuma mengatakan bahwa ada Komisaris berasa Dirut di JakPro. Saya tidak menyebutkan siapa namanya," ujarnya, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Andyka berani mengatakan hal tersebut lantaran dia menilai oknum komisaris tersebut kerap melakukan intervensi di mana itu adalah peran Dirut yang melakukannya. 

Kendati ada perbedaan yang cukup jelas antara tugas komisaris dan direktur. Direktur sendiri merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas perusahaan, dan komisaris bertugas mengawasi pertanggungjawaban tersebut.

Baca Juga

Pramono Batasi Perjalanan Dinas ASN, Anggaran Jakarta Dipaksa Lebih Pro Rakyat

"Komisaris ini mestinya memberikan masukan, memberikan pertimbangan, tapi dia tidak bisa intervensi terkait permasalahan persoalan-persoalan teknis. Artinya kan kembalikan kepada tupoksinya dia masing-masing, jadi jangan terjadi overlap," jelasnya.

Karena tindakan komisaris yang berlagak Dirut ini pula lah menjadi salah satu alasan yang menghambat roda perusahaan lantaran banyaknya intervensi.

Andyka pun memberikan contoh proyek yang mandek karena intervensi yang seharusnya tak dilakukan, yakni proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang hingga kini belum dilakukan pembangunan.

"ITF ini sudah harus berjalan secara maksimal. Sudah disepakati juga. Bahkan prosesnya melalui perda induk. Tetapi ternyata dilakukan pengulangan-pengulangan kembali dan saat ini belum ada kejelasan. Kenapa? Karena adanya intervensi yang berlebihan dari komisaris," pungkas dia.

Sebagai informasi, dalam susunan komisaris JakPro, Komisaris Utama Hamdan Zoelva selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Serta ada tiga komisaris lainnya yang diisi oleh eks anggota DPRD DKI Nurmansyah Lubis, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Sigit Wijatmoko. Terakhir mantan Dirut JakPro Dwi Wahyu Daryoto. (agr/aag)