DPR: Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor Daripada Penyerapan Panen Raya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sibuk mengurusi impor beras ketimbang menyergap hasil panen petani. 

Menurutnya, rencana impor beras sebanyak 2 juta ton adalah langkah mundur dan menyakiti hati petani.

"Sekarang kok Bulog lebih sibuk impor daripada pengadaan. Menurut saya kebijakan itu buruk sebab kasian petani karena pasti akan mempengaruhi harga di tingkat bawah," ujar Andi Akmal, Selasa, (28/3/2023).

Sejauh ini, kata dia, cadangan beras yang dimiliki bulog juga belum maksimal. Artinya penyerapan yang dilakukan terkesan lamban. 

Padahal saat ini indonesa tengah mendekati puncak panen raya. Di sisi lain dia menyayangkan mengapa bulog hanya menyerap beras petani pada posisi rendah.

Baca Juga

Soal Isu Koalisi Permanen, PKS: Jangan Jadi Kepentingan Elit, Rakyat Harus Ikut

"Itu kita sesalkan karena Bulog sudah dikasih harga yang fleksibelitas. Malahan ada perusahan swasta yang cukup besar yang siap menampung hasil panen raya. Tetapi sekali lagi mengapa cadangan beras bulog belum maksimal," katanya.

Karena itu, Akmal menegaskan fraksinya di DPR menolak tegas rencana impor beras 2 juta ton yang dinilai telah mencederai nilai dan semangat petani dalam berproduksi. Dia bertanya? Ada apa dengan keputusan bulog dan lembaga lain yang cendrung mendukung kebijakan importasi.

"Kita (PKS) sudah jelas ya menolak keras impor. Apalagi angkanya tidak masuk akal (2 juta ton). Terlebih bulan Maret dam April ini memasuki puncak panen. Ini ada apa? Jangan selalu mempertimbangkan konsumen tapi petani merugi," jelasnya.

Sebagaimana diketahui bersama, rencana impor beras menguat setelah Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menugaskan perum Bulog untuk segera melakukan impor dalam memenuhi cadangan beras pemerintah. Sampai saat ini, penolakan impor terus berdatangan dari sejumlah kalangan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragih menilai keputusan pemerintah impor beras 2 juta ton tahun ini tidak tepat dan merugikan petani. 

Pasalnya, keputusan impor tersebut diambil justru saat panen raya sedang berlangsung

"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani," katanya. (aag)