Buwas: Banyak Penyelundupan Beras dari Luar

“Kita memang tak efisien, dan karena biaya produksi pertanian mahal sehingga harga pangan juga mahal,” katanya.

Di bagian lain, Moeldoko mengakui memang banyak masalah di sektor pangan di dalam negeri. 

“Yang pertama masalah lahan. Sudah makin sempit, kondisinya rusak,” katanya. 

Kedua, lanjut Moeldoko, masalah akses permodalan. Meskipun KUR yang disiapkan pemerintah cukup tinggi, dari Rp50 triliun menjadi Rp70 triliun, petani tetap sulit mengakses bank karena dianggap tidak bankable. 

“Ketiga, masalah teknologi. Kalau pun ada teknologi baru, tak serta merta petani mau merima. Para petani juga mengetahui masalah manajemen,” ujar Moeldoko.

Salah satu solusinya, menurut Moeldoko, kapasitas produksi harus ditingkatkan melalui intensifikasi yang didukung ekstensifikasi. Dalam hitungannya, jika per hektare lahan hanya menghasilkan 5-6 ton, sedangkan di negara lain bisa menghasilkan 9-10 ton, berarti terjadi inefisiensi. 

Baca Juga

Ogah Kalah Saing dengan Timnas Indonesia, Vietnam Diam-diam Siapkan Mesin Gol Berbahaya

“Kalau produksi kita optimum bisa mencapai 9 ton per hektare, berarti bisa efisien sehingga harga pangan menjadi murah,” tandas Moeldoko. 

Moeldoko juga mengusulkan dibentuk korporasi petani yang melibatkan petani dalam proses produksi hingga memasarkan produknya. Dengan begitu, posisi petani menjadi lebih kuat.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan menjelaskan, ia optimis masalah sistem tata kelola bisa segera teratasi dengan adanya Badan Pengan Nasional. 

“Asal masalah pangan di bawah satu komando, saya yakin lima tahun ke depan kita bisa memperbaiki masalah pangan nasional,” katanya.

Zulkfli Hasan mendorong penguatan peran Badan Pengan Nasional, salah satunya melalui penguatan anggaran. 

“Sudah 70 tahun merdeka, sudah saatnya kita swasembada pangan. Kalau masalah pangan dalam satu komando, saya yakin pasti kita,” tandas Zulkifli Hasan.

Kepala Badan Pangan Nasoinal (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, lembaga yang dipimpinnya terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan lembagalembaga terkait untuk memperbaiki masalah kebijakan pangan.

“Masalah data pangan, misalnya, kami sudah selesai menghitung neracanya dan itu transparan. produksi dalam negeri. Kita sudah transparan. Jadi, produksinya berapa dan kebutuhannya berapa, sudah diketahui, dan itu akan kita dasar untuk mengambil keputusan,” katanya.(chm)