Buka Rakor Penyelenggaraan Pelatihan SDM Ketenagakerjaan, Menaker Tekankan Sinergi

Bandung, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/2023).

Menaker dalam sambutannya menekankan bahwa Rakor Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan ini menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.

Menaker mencontohkan dalam hal penempatan pekerja migran. Menurutnya, dalam menempatkan pekerja migran Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan BP2MI.

"Urusan ketenagakerjaan itu tidak hanya urusan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Yang dibutuhkan sekarang adalah sinergitas dan kolaborasi. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara kementerian dan lembaga," kata Menaker.

Menaker pun berharap kepada pihak-pihak terkait agar lebih siap dan bersinergi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. 

"Mari bersama-sama berupaya agar kita menjadi pemenangnya. Saya ingin menyebut kita karena sekali lagi kita butuh sinergi dan kolaborasi," ucap Menaker

Baca Juga

Hasil Kejuaraan Asia 2026: Bungkam Ganda Putri Korea Selatan, Tiwi/Fadia Melangkah Mulus ke Babak Perempat Final

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, perlunya penyelengaraan Rapat Koordinasi Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan SDM Ketenagakerjaan dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ini dalam rangka mendorong terciptanya penyelenggaraan pelatihan pada bidang ketenagakerjaan yang lebih terstruktur, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

"Ini penting untuk saling meningkatkan komunikasi dan memperkuat sinergi pengembangan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Sekjen Anwar.