Heboh Soal Surat Utang Piutang Rp50 Miliar, Anies: Uangnya Bukan dari Pak Sandi, Jadi Ada Pihak Ketiga yang Mendukung

Jakarta - Anies Baswedan menegaskan bahwa tak ada utang antara dirinya dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Ia mengaku bahwa uang senilai Rp50 miliar adalah bentuk dukungan dari pihak ketiga.

"Sebenarnya bukan pinjaman tapi dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang," ujar Anies, dikutip oleh tvOnenews melalui akun YouTube Merry Riana pada Minggu (12/2/2022). 

“Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan, banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung apakah relawan,” katanya.

Anies tak menyebut pihak ketiga yang dimaksud, namun ia mengaku bahwa Sandiaga yang telah menjadi penjamin.

"Ini kan dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan untuk kebaikan, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan, bilang kita tidak berhasil dalam pilkada maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan, jadi itu kan dukungan tuh, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang," jelas Anies.

"Saya yang tanda tangan. Dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji saya dan Pak Sandiaga ini berjanji mengembalikan,” tambah  Anies.

Dalam penjelasannya, Anies menegaskan soal sistem perjanjian yang dimana pembayaran utang dilakukan bukang jika menang namun apabila mereka kalah dalam Pilkada DKI 2017 itu.

"Yang perlu digarisbawahi kenapa kalah bayar? Biasanya orang berpikir menang bayar. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan," jelas Anies.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2027 (Twitter)

Capres yang pertama kali diusung oleh Partai NasDem itu kemudian mengatakan bahwa jika perjanjian menang bayar, maka itu jebakan biaya pilkada yang selama ini ada.

"Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang untuk bayar di pemerintahan untuk bayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang bayar utang, bukankah ini yang menjebak kita selama ini dengan secara macam praktik-praktik fund rising untuk biaya pilkada," tasdasnya.