Begini Cara Kemenag Akselerasi PPG dan Tingkatkan Kesejahteraan Guru Madrasah

“Validasi dan verifikasi sangat penting, terutama untuk menentukan guru-guru yang memenuhi syarat PPG,” jelasnya.

“Guru yang belum S1 atau belum setahun mengajar, sesuai regulasi, belum bisa mengikuti PPG,” sambungnya.

Sebagaimana yang dilakukan Kemendikdasmen, Abu Rokhmad mengatakan dalam menyelesaikan sertifikasi guru madrasah, pihaknya juga akan melakukan cut off atau penetapan batas waktu. 

"Untuk menuntaskan masalah ini, akan ditetapkan cut off calon peserta PPG pada Juni 2023,” katanya.

Maka bagi guru madrasah non ASN yang diangkat oleh yayasan sebelum 30 Juni 2023 dapat disertakan PPG tahun depan karena sudah menjadi guru selama setahun. 

“Bagi guru yang terdaftar setelah tanggal tersebut, maka mereka harus mengikuti PPG Pra Jabatan di LPTK", jelasnya.

Abu Rokhmad mengingatkan, setelah penuntasan sertifikasi, calon guru harus telah memiliki sertifikat pendidik. 

"Setelah 30 Juni 2023, guru harus ikut PPG Prajab secara mandiri," tuturnya.

Sementara mengenai tunjangan profesi guru (TPG), Dirjen Pendidikan Islam menegaskan, bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi dan belum inpassing akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. 

Sementara bagi guru ASN, TPG tetap setara dengan satu kali gaji pokok, sebagaimana selama ini telah berlangsung sesuai regulasi yang ada.

Sementara Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa PPG Transformasi akan dimulai sekitar Februari 2025. 

"Akselerasi PPG Transformasi rencananya mulai Februari 2025. Angkatan pertama akan diikuti 47.000 guru yang sudah lulus pre-test,” katanya.

Selama setahun akan dilaksanakan PPG sebanyak 5 angkatan. 

“Diutamakan yang sudah menunggu antrian dan lulus tes akademik," tutupnya. (put)