Jakarta, tvOnenews.com - Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M dimulai hari ini, Selasa (9/1/2023).

"Pelunasan Bipih atau biaya yang dibayar jemaah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (21/12/2023), dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa(9/1/2024).

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M rata-rata sebesar Rp93,4 Juta. 

Sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah rerata sebesar Rp56,04 Juta.

Pemerintah Indonesia Bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Menandatangani Kesepakatan Perhajian (Ta'limatul Hajj) Atau Mou Haji 1445 H /2024 M (Kemenag)

Jubir Kemenag Anna Hasbie mengatakan, skema cicilan ini baru diberlakukan tahun 2024. 

Selama ini, proses pelunasan biaya haji tidak dapat dicicil. 

"Mulai sekarang, kebijakan mencicil pelunasan biaya haji diterapkan. Tujuannya untuk memudahkan jemaah. Silakan ini untuk dimanfaatkan," pesan Anna, panggilan akrabnya.

Pemerintah Berangkatkan 241 Ribu Jemaah di Haji 2024

Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (Ta'limatul Hajj) atau MoU untuk musim haji 1445 H /2024 M. 

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah. 

"Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241 ribu orang," ungkap Menag Yaqut di Jeddah, Senin (8/1/2024) waktu setempat.

Menag Yaqut mengungkapkan, jumlah jemaah ini terdiri dari 221 ribu kuota normal dan 20 ribu kuota tambahan yang telah disetujui Raja Arab Saudi. 

"Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia," tutur Menag. 

Sebagai informasi, pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota 231 ribu jemaah. 

Jumlah ini berkurang menjadi hanya 100.051 jemaah pada 2022 disebabkan pandemi Covid-19. 

Sementara pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia mendapat kuota 229 ribu.

Dalam proses penandatanganan MoU tersebut, turut hadir Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta para pejabat Kementerian Agama. 

Menurut Menag, selain bertambahnya jumlah kuota ada beberapa peningkatan layanan perhajian yang disepakati dalam MoU haji atau Ta'limatul Hajj. 

"Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik, telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi," tandas Menag. 

"Misalnya tentang penempatan jemaah di Mina. Kita bisa menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan jamarat, selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat," tutur Gus Men menambahkan. 

Sementara, terkait peningkatan layanan, Pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Indonesia untuk memilih penyedia layanan (syarikah) saat puncak haji. 

"Tidak harus syarikah ini atau syarikah itu, Indonesia diberikan kebebasan memilih. Ini membuka peluang untuk memilihkan penyedia layanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia," kata Gus Men.

"Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi," sambungnya. (put)