Belum Lama Puji Kinerja Dedi Mulyadi, Habib Rizieq Shihab Kini Kritik Keputusan Perubahan Nama RSUD Al Ihsan Jadi Welas Asih

Jakarta, tvOnenews.com - Habib Rizieq Shihab mengkritik keputusan perubahan nama RSUD Al Ihsan setelah memuji kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kritikan Habib Rizieq Shihab karena Dedi Mulyadi mengubah nama RSUD Al Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih.

Sorotan Habib Rizieq Shihab terhadap keputusan Dedi Mulyadi ketika mengisi kajian di wilayah Megamendung, Bogor.

"Saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Barat namanya RSUD Al Ihsan," ucap Habib Rizieq Shihab dikutip dari tayangan channel YouTube HENDRI OFFICIAL, Senin (7/7/2025).

Berdasarkan video viral di media sosial, Habib Rizieq bercerita asal-usul RSUD Al Ihsan ketika awal dibangun.

HRS sapaan akrabnya menuturkan, pembangunan RSUD Al Ihsan tak lekang dari kerja sama Pemda setempat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Ia melanjutkan, dana pembangunan rumah sakit tersebut berasal dari uang umat dan hasil infak hingga berbagai amalan lainnya.

"Uangnya dari infak, sedekah, zakat dibangunlah Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi, nggak sepenuhnya duit itu dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara," jelasnya.

Penamaan Al Ihsan, kata dia, atas hasil kompromi atau diskusi antara pihak BAZNAS dan Pemda setempat.

Mantan Imam Besar FPI itu berpendapat nama Al Ihsan sangat cocok dipakai untuk RSUD yang berlokasi di Kabupaten Bandung tersebut.

"Saya mau tanya bagus enggak itu namanya? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih," terangnya.

HRS menyebutkan, sebenarnya tidak ada larangan pergantian nama dari Al Ihsan berubah menjadi Welas Asih.

"Tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan," terangnya.

"Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al Ihsan ke Welas Asih?," sambungnya sambil bertanya.

Menurut Habib Rizieq, keputusan KDM bisa terjadi pemborosan dan bertentangan kebijakan efisiensi dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.