Kembali seperti Tahun 90an, Pelajar di Jawa Barat Berangkat dan Pulang Sekolah Jalan Kaki setelah Gubernur Dedi Mulyadi Larang Siswa Pakai Motor

tvOnenews.com – Pemandangan seperti era tahun 90an terlihat di Jawa Barat baru-baru ini. Para pelajar kompak berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki, sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang pelajar menggunakan sepeda motor ke sekolah. Aturan ini resmi diberlakukan mulai Jumat, 2 Mei 2025, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayah Jawa Barat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter pelajar dalam kerangka konsep "Gapura Panca Waluya", yang mencakup lima nilai utama: Cageur (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (pintar), dan Singer (gesit).

"Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki," demikian isi kutipan SE tersebut.

Namun demikian, pengecualian diberikan kepada pelajar di daerah terpencil untuk memudahkan akses menuju sekolah.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa larangan ini merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa pengendara wajib memiliki SIM.

"Anak SMA yang belum cukup umur tidak boleh membawa kendaraan. Ini soal keselamatan dan penegakan hukum. Jika ada siswa yang tetap nekat, ia akan diberhentikan dari sekolahnya," tegas Dedi dalam kunjungan ke Singaparna, Tasikmalaya, pada bulan April lalu.

Ia menyayangkan lemahnya penegakan aturan di lapangan selama ini akibat keraguan dalam bertindak terhadap pelanggaran oleh pelajar.

Selain soal kendaraan, Gubernur Dedi juga menyoroti pentingnya pengelolaan uang saku pelajar. Ia mengimbau agar uang saku dibatasi guna mencegah sifat konsumtif.

"Anak-anak harus diajarkan menabung sebagai bekal masa depan. Ini membentuk mental yang mandiri dan bertanggung jawab," ujarnya.

Dalam sistem pendidikan baru yang tengah dibentuk, Dedi menegaskan bahwa aspek budi pekerti harus menjadi dasar utama dalam penilaian siswa.

"Siswa yang punya akhlak baik wajib naik kelas. Yang pintar tapi perilakunya buruk, tidak layak naik kelas," tegasnya.