- Istimewa
Hotman Paris Tiba-tiba Posting Video Mesra Ridwan Kamil dan Atalia Praratya: Merasa Dapat Suami Setia?
tvOnenews.com, Jakarta - Perseteruan hukum antara model dewasa Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih terus mengguncang jagat media sosial dan publik.
Gugatan perdata mengenai hak asuh anak yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki babak baru, diwarnai dengan tuduhan perselingkuhan, laporan pencemaran nama baik, dan rencana tes DNA.
Lisa Mariana, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (13/5/2025), menyatakan kesiapan menghadapi persidangan.
- Tangkapan layar
“Ya aku sudah gak sabar buat jalani sidang perdata,” ucap Lisa.
Lebih lanjut, Lisa menantang Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan.
“Yang jelas dia (Ridwan Kamil) harus datang,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengaku bingung jika harus bertatap muka dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
“Belum kejadian juga bingung mesti apa. Santai aja ya dan jalani ini dengan baik,” katanya.
Lisa Mariana menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan bukan lagi soal hubungan asmara.
“Intinya masalah sekarang bukan soal asmaranya, soal pertanggungjawaban hak anak sih,” tegasnya.
Namun Lisa enggan menjelaskan secara rinci tuntutan terkait hak anak yang ia layangkan dalam gugatannya.
“Kalau soal itu aku gak bisa bilang, aku sudah serahin semua ke kuasa hukum,” tuturnya.
Lisa juga tak gentar terhadap laporan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik.
“Nggak ada masalah, santai aja,” ujarnya.
“Untuk apa takut, aku bicara kebenaran,” tambahnya.
Bahkan, Lisa menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA.
“Aku siap buat tes DNA,” katanya, sembari meminta doa.
Kuasa hukum Lisa Mariana Markus Nababan menjelaskan bahwa gugatan terhadap Ridwan Kamil telah terdaftar secara resmi dengan nomor register 184/Pdt.G/2025/PN.BDG.
“Alasan gugatan intinya kami mau memperjuangkan hak dari anak yang dilahirkan LM,” kata Markus.
Ia menambahkan, “Kita bukan lagi mempermasalahkan siapa ayah dan ibunya, tapi hak dari anak ini.”
Markus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, khususnya poin 3.15, yang menyatakan bahwa anak di luar pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika keberadaan ayah dibuktikan secara sah.