Gerah dengan Ulah Hercules, 100 Advokat Blak-blakan Minta Mantan Preman Tanah Abang itu Untuk…

tvOnenews.com – 100 Advokat menyampaikan keresahannya terkait aksi yang dilakukan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules.

Sebanyak 100 advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas), secara terbuka menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Komisi III DPR RI. 

Dalam pertemuan tersebut, para advokat menyinggung soal aksi premanisme yang kini berani tampil terang-terangan di ruang publik.

Pengacara Saor Siagian menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan didasari oleh kebencian terhadap seseorang.

Menurutnya, sebagai penegak hukum, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mengungkap kenyataan bahwa praktik premanisme sudah berlangsung secara nyata.

“Ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat viral, melakukan premanisme,” ujar Saor Siagian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (7/5/2025).

Bahkan, ia menyoroti sejumlah tindakan seperti aksi main hakim sendiri, intimidasi, dan membawa senjata api di ruang publik sebagai bentuk pelanggaran serius yang menurutnya tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Yang eksekusi sepihak, melakukan kekerasan, mengeluarkan pistol, persekusi di depan polisi itu harus ditangkap, dihukum,” tegas Saor.

Lebih lanjut, pernyataan serupa juga datang dari pengacara Rapen Sinaga.

Rapen secara terang-terangan menyebutkan nama pelaku yang menurutnya menjadi aktor utama dalam praktik premanisme yang sedang marak terjadi. 

Tanpa basa-basi, ia menyebut nama Hercules, serta organisasi yang dipimpinnya, yaitu Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

“Kami sampaikan ke DPR, mengatakan apapun perbuatan yang melanggar hukum harus ditindak. Saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu tidak usah pura-pura tidak tahu. Ada salah satu orang bernama Hercules,” ujar Rapen.

Ia menegaskan bahwa Hercules telah melakukan tindakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan hukum. 

Bahkan, Rapen menyayangkan bahwa Hercules seolah merasa kebal hukum karena membawa-bawa nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, seakan memiliki dukungan atau perlindungan khusus.