INS Indonesia Gaungkan "Indonesia Bebas Nyeri" Tahun 2030

“Artinya perawat harus mengetahui berapa derajat intensitas nyeri yang dialami pasien, perawat juga harus tahu obat yang diberikan dokter seperit apa, efek sampingnya seperti apa,” jelasnya.

Permasalah nyeri, lanjutnya, sangat mengganggu masyarakat dengan berbagai macam komplikasi dan efek samping dimana dapat mengganggu kualitas hidupnya, fisiknya, psikologinya, bahkan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit, permasalahan nyeri itu akan makin menambah durasi atau lama waktu perawatan.

Disebutkan, perawat memiliki otonomi sendiri dalam memberi intervensi nyeri pada pasien. Namun bukan farmakologi intervention melainkan non-farmakologi yang bisa meningkatkan efek dari obat. 

“Terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan perawat diantaranya, disistruksi, terapi musi, hipnotis, massage, akupuntur, hot dan cold terapi, termasuk bagaimana mengembangkan virtual reality,” jelasnya.

Dia menegaskan PPNI akan mendukung program “Indonesia Bebas Nyeri” yang diinisasi oleh Indonesia Neuromodulation Society. 

“Program ini luar biasa, kedepan bagaimana kita bisa membebaskan nyeri, perawat akan sanat mendukung, kita bisa bekerjasama mengembangkan berbagai macam pendekatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, dr Hery Herman dari Universitas Padjajaran mengatakan bahwa masalah intervensi nyeri adalah masalah yang strategis dalam tatanan kesehatan nasional. Menurutnya, hal ini untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dengan bangsa lain.