Ancaman Resesi 2023, Bagaimana dengan Indonesia?

Berbekal pengalaman melewati beberapa kali krisis, Indonesia diyakini tetap mampu menghadapi ancaman krisis pada tahun 2023 seperti diramalkan sejumlah kalangan.

Dana Moneter Internasional (IMF) berdasarkan laporan per 21 Oktober 2022 menyebutkan Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia senilai 4,02 triliun dolar AS dengan pemodelan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).

PPP merupakan perbandingan kemampuan mata uang negara bersangkutan terhadap daya beli barang dan jasa. Harga sepotong ayam goreng di Tokyo, misalnya, Rp70 ribu, sedangkan di Indonesia hanya Rp20 ribu. Jadi, uang Rp20 ribu di Indonesia jauh lebih digdaya dibanding di Tokyo.

Meski demikian, Kementerian Keuangan RI mengingatkan tetap harus berhati-hati. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan beberapa strategi kebijakan yang preventif dan tetap waspada dalam mengambil setiap kebijakan moneter dan fiskal domestik guna mengantisipasi jatuhnya perekonomian Indonesia akibat adanya resesi global ini.

Pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi rumah tangga memiliki andil dominan, yakni 51,47 persen, terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022.

Agar daya beli tetap terjaga maka pemerintah harus mengendalikan inflasi. Arahan Presiden Joko Widodo agar pemda-pemda mengalokasikan anggaran untuk subsidi biaya transportasi komoditas pangan dan operasi pasar, seharusnya bisa diterapkan karena anggaran yang dibutuhkan tidak besar.

Misalnya, Lampung bisa mendatangkan bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah, yang biaya angkutnya disubsidi oleh pemda. Dengan demikian, harga bawang di Lampung tidak terjadi lonjakan. Daerah lain juga bisa menerapkan skema serupa dengan komoditas berbeda.