- ANTARA
Selidiki Insiden Asap di Tambang PT Antam, Kementerian ESDM Minta Prosedur Keselamatan Didahulukan
Jakarta, tvOnenews.com -Insiden asap di kawasan pertambangan PT Antam Tbk, yang berlokasi di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih diselidiki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laporan yang Kementerian ESDM dapatkan adalah ada asap yang berasal dari terowongan tambang. Kemudian, terdeteksi terjadi peningkatan kadar CO2 yang tinggi, dan berkembang menjadi ada kebakaran di dalamnya.
“Kami langsung cek dan melakukan koordinasi dengan PT Antam. Apakah itu kecelakaan tambang atau human error, atau hal-hal yang terkait dengan force majeure,” ucap Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae ketika ditemui di Jakarta, Selasa.
Kementerian ESDM menindaklanjuti laporan dengan dengan melakukan koordinasi dengan Antam.
“Kami sampaikan, prosedur keselamatan didahulukan. Selalu saya sampaikan, sebelum ke penegakan hukum, aspek kemanusiaan itu didahulukan,” ucapnya.
Terkait dengan dugaan adanya tambang ilegal yang menerobos wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam, Jeffri menyampaikan Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman.
Ia belum menemukan benang merah antara keberadaan tambang ilegal dengan kecelakaan yang terjadi di tambang Antam.
“Ini kan garis merahnya tidak ada. Tambang ilegal itu dilarang, tetapi tidak boleh menyalahkan tambang ilegal kalau ada kecelakaan tambang,” kata Jeffri.
Diwartakan sebelumnya, PT Antam Tbk memperketat pengawasan serta penegakan keselamatan kerja dan keamanan wilayah tambang pascainsiden asap di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelusuran bersama aparat dan otoritas berwenang, kejadian tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin yang menerobos wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam. Area tersebut berada di luar kegiatan operasi resmi perusahaan.
Antam bersama tim gabungan dan aparat berwenang telah berhasil mengevakuasi tiga korban jiwa di lokasi insiden. Proses evakuasi dilakukan melalui koordinasi intensif lintas instansi, dengan mengedepankan prosedur keselamatan kerja yang ketat serta mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan di lokasi.(ant)