news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh..
Sumber :
  • Istimewa/BPH Migas

Akses Masih Diperbaiki, BPH Migas Upayakan Cara-Cara Ini agar BBM Bisa Masuk ke Wilayah Bencana Terpencil di Aceh

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan melakukan berbagai upaya distribusi agar BBM tetap menjangkau masyarakat meski akses infrastruktur masih terbatas.
Minggu, 18 Januari 2026 - 22:36 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga sampai saat ini masih terus mengupayakan normalisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Secara umum, ketersediaan BBM di Aceh terjaga, dengan 97 persen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.

Saat kunjungan kerja ke Aceh, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meski akses infrastruktur masih terbatas.

Pasokan BBM, kata dia, tetap disalurkan dengan berbagai cara hingga ke daerah terpencil, termasuk Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

"Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode)," ujar papar Wahyudi, dikutip Minggu (17/1/2026).

"Harapannya agar masyarakat tidak panik buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat," jelasnya.

Berdasarkan data, masa tanggap darurat bencana di Aceh telah berlangsung dalam beberapa tahap. Periode pertama berlaku pada 28 November hingga 11 Desember 2025, dilanjutkan perpanjangan kedua pada 12–25 Desember 2025.

Tahap ketiga berlangsung 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sementara tanggap darurat keempat ditetapkan mulai 9 hingga 22 Januari 2026 sesuai keputusan Gubernur Aceh.

Hasil pemantauan BPH Migas menunjukkan kebijakan keringanan pembelian BBM jenis JBT dan JBKP berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dan upaya pemulihan pascabencana.

Wahyudi menjelaskan, perbaikan akses jalan menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah masih membatasi kapasitas armada pengangkut BBM. Mobil tangki yang dapat melintas hanya berkapasitas sekitar 8 kiloliter.

Kondisi ini membuat tim lapangan menerapkan pola distribusi khusus dengan memanfaatkan jeriken atau drum yang disiapkan Pertamina Patra Niaga dan diangkut menggunakan kendaraan double cabin berpenggerak empat roda untuk menjangkau desa-desa terisolasi.

Selama masa tanggap darurat, suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe juga disiagakan di Blang Rakal.

Skema ini dirancang untuk mempercepat distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau mobil tangki besar, dengan memanfaatkan armada berkapasitas kecil yang sesuai dengan kondisi geografis perbukitan dan pegunungan.

"Kami juga telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan biosolar di Provinsi Aceh sepanjang 2025, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 kiloliter. Sementara realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 576.147 kiloliter.

Selama periode bencana pada akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM meningkat sekitar 8 persen. Namun secara nasional, realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota, yakni sekitar 95 hingga 98 persen.

Wahyudi juga mengapresiasi langkah PT Pertamina Group dalam menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM, khususnya di wilayah terdampak bencana.

“Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia menilai bencana di Sumatera menjadi pengingat pentingnya pengaktifan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi darurat.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kerja Pertamina Patra Niaga yang mampu menjaga kelancaran distribusi BBM melalui berbagai moda transportasi, mulai dari udara dengan pesawat Hercules, jalur laut, hingga darat.

Ia menekankan agar keringanan pembelian BBM selama masa tanggap darurat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” tambah Bambang.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Sunardi memastikan pasokan BBM di Aceh berada dalam kondisi aman.

Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu fasilitas utama penyuplai BBM untuk Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya, dengan tambahan pasokan dari kapal pengangkut BBM yang dijadwalkan tiba dalam waktu dekat.

Ia menyebutkan, berkat skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah terus menunjukkan perbaikan. Saat ini, di hub suplai BBM dioperasikan delapan unit mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki berkapasitas 8 kiloliter untuk melayani empat SPBU di Bener Meriah dan empat SPBU di Aceh Tengah.

Jenis BBM yang disalurkan meliputi Biosolar dan Pertalite sebagai BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah tersebut masuk kategori semi-3T.

"Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa mengcover untuk Bener Meriah sekitar 85% dari kebutuhan normal, sedangkan untuk yang Aceh Tengah itu sekitar 75% kebutuhan normal. Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Kabupaten Bener Meriah maupun ke Aceh Tengah. Mohon doanya agar cuaca membaik dan jalur segera terbuka,” ujarnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemulihan Aceh.

"Kami terus berupaya maksimal dalam rangka memastikan ketersediaan energi di wilayah Aceh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat", pungkas Roberth. (rpi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

04:00
10:04
02:11
03:07
01:56
05:09

Viral