- Kementan
Lulus Doktor dengan IPK 4,0, Wamentan Sudaryono Bongkar Tata Kelola dan Efisinsi BUMN Setelah Holdingisasi
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meraih gelar doktor dari IPB University setelah berhasil mempertahankan disertasi dalam sidang terbuka yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025). Sidang tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyelesaikan studi doktoralnya dalam kurun waktu enam tahun. Upaya akademik tersebut berbuah capaian Indeks Prestasi Kumulatif sempurna, yakni 4,0.
Dalam sidang terbuka itu, Sudaryono memaparkan dan mempertahankan disertasi berjudul “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.
Kajiannya mengulas penguatan tata kelola serta upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara setelah penerapan kebijakan holdingisasi.
"Setelah organisasi mengalami perubahan, aspek Key Strategic Performance Objective (KSPO) dan pengelolaan utang menjadi sangat krusial, sehingga penguatan organisasi dan sistem pengawasan kerja menjadi penting,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan holdingisasi dinilai tepat, terutama pada sektor pertanian dan pupuk. Kebijakan tersebut disebut mampu mendorong perbaikan tata kelola sekaligus meningkatkan kinerja korporasi BUMN.
Sudaryono menjelaskan, sektor pupuk menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan holdingisasi yang memberikan dampak positif secara nyata.
"Subsidi pupuk yang tadinya diujung produk akhir, dialihkan ke subsidi bahan baku, dan ini berimplikasi positif terhadap kinerja keuangan BUMN yaitu Pupuk Indonesia,” kata Wamentan Sudaryono yang merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.
Ia menambahkan, penerapan holdingisasi di sektor pupuk menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Ada efisiensi 4,1 persen dan 3,6 persen yang digunakan untuk dikembalikan ke rakyat dalam bentuk diskon pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa input APBN anggaran baru," kata Sudaryono. (rpi)