Kemenko Pangan Tegaskan Tidak Pernah Beri Izin Impor Beras ke Sabang

Jakarta, tvOnenews.com - Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan tidak pernah memberikan izin atas masuknya 250 ton beras impor ke Sabang (Aceh).

Berdasarkan Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025, disampaikan bahwa total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton.

"Jumlah yang dimaksud mencukupi kebutuhan Aceh sampai dengan awal tahun 2026, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras," kata Tatang dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

⁠Pada rapat koordinasi teknis tanggal 14 November 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tidak menyetujui impor beras tersebut.

Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang.

Mentan Amran Gerak Cepat Lakukan Penyegelan

Sebelumnya, isu masuknya beras ilegal sebanyak ratusan ton tersebut langsung mendapat respons cepat dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

menegaskan bahwa sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, ia telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.

Mentan Amran menjelaskan bahwa laporan awal menunjukkan adanya masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah. Tindakan ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.

Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.

“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.