Whoosh dan Bayang Jebakan Utang: Purbaya Angkat Tangan, Jangan Sampai Nasib RI seperti Sri Lanka

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, belakangan ini memicu perhatian publik.

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut tidak lagi berada di pundak negara, melainkan pada Danantara selaku holding BUMN yang kini memiliki kemandirian keuangan.

Alasan Purbaya sederhana, yakni karena dividen dari berbagai perusahaan pelat merah tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan langsung ke Danantara.

"Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih," kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

Meski demikian, Purbaya mengaku belum mendapat undangan untuk berdiskusi langsung dengan manajemen Danantara terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Penolakan Purbaya pun dinilai sebagai sinyal kuat agar proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi finansial.

Banyak pihak mengingatkan bahwa proyek besar yang tidak memiliki dasar komersial kuat berpotensi menimbulkan risiko serius, utamanya beban utang berkepanjangan bagi negara.

Bayang-bayang Jebakan Utang Whoosh, Pernah Dialami Sri Lanka dalam Proyek Pelabuhan Hambantota

Berkaca pada kasus Proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang sarat dengan ambisi politik, jebakan utang, dan geopolitik global, Whoosh juga dibayang-bayangi jebakan serupa.

Keduanya kebetulan juga merupakan bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), sebuah gagasan agresif China dalam melakukan investasi besar-besaran pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk jalur perdagangan.

Kisah Proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka kerap disebut sebagai contoh nyata dari jebakan utang akibat ambisi pembangunan yang tidak didukung kajian kelayakan finansial yang memadai. 

Hal ini sempat dipaparkan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam tulisan resminya di media.

Sebagai informasi, proyek tersebut bermula dari visi Presiden Sri Lanka saat itu, Mahinda Rajapaksa, yang ingin menjadikan kampung halamannya di Hambantota sebagai pusat maritim besar di Asia Selatan.