Rincian Kesepakatan Asumsi Makro dan Postur RAPBN 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati asumsi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan yang dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8), ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal nasional. Proses pembahasan dilakukan secara intensif bersama Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa forum resmi telah menyetujui keseluruhan asumsi makro serta postur RAPBN 2026. “Apa yang menjadi kesimpulan rapat hari ini, saya nyatakan disetujui,” ujarnya. Adapun rincian asumsi makro yang telah disepakati adalah sebagai berikut: - Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen - Inflasi 2,5 persen - Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen - Nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. - Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 70 dolar AS per barel - Lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari - Lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari. Dari sisi target pembangunan, RAPBN 2026 memproyeksikan target sebagai berikut: - Penurunan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,44–4,96 persen - Tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen - Tingkat kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen - Rasio gini diproyeksikan berada di level 0,377–0,380 Indeks Modal Manusia 0,57 - Indikator kesejahteraan petani 0,7731 - Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen - GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.520 dolar AS. Postur RAPBN 2026 Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp2.692,0 triliun, terdiri atas: pajak Rp2.357,7 triliun kepabeanan serta cukai Rp334,3 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp455,0 triliun dan hibah Rp700 miliar. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). DPR menilai penurunan defisit dari proyeksi 2025 sebesar 2,78 persen PDB menjadi 2,48 persen pada 2026 sebagai langkah positif dalam memperkuat disiplin fiskal. Meski begitu, kebijakan tetap bersifat ekspansif guna mendukung delapan agenda prioritas pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI atas dukungan dan kerja sama dalam menyepakati RAPBN 2026. “Terima kasih atas dukungan, masukan, dan terutama untuk berbagai kesepakatan yang sudah dicapai pada hari ini,” tutur Sri Mulyani. Kesepakatan ini akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPR RI sebelum nantinya RAPBN 2026 ditetapkan sebagai undang-undang. (ant/rpi)

Rincian Kesepakatan Asumsi Makro dan Postur RAPBN 2026

Berita Terkait

Jelang Nataru, Bapanas Pastikan Stok Gula Aman

Momentum Hakordia, KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

Dukung Atlet Indonesia di SEA Games Bangkok 2025, Verrell Bramasta: Mereka Bawa Harapan Bangsa

Sri Mulyani Bakal Jadi Dosen di Universitas Oxford Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Topik Terkait

Rapbn

Asumsi Makro

Rapbn

Komisi Xi

Dpr Ri

Sri Mulyani

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Bri

Pertamina

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri