Transformasi Tata Kelola Keuangan Daerah Menuju Sistem yang Transparan dan Akuntabel

“Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang bersejarah, ini momentum yang sangat baik sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Fatoni dalam sambutannya.

SP2D Online ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan ASBANDA, serta Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh Direktur Utama BPD se-Indonesia. Papua menjadi salah satu daerah pertama yang berhasil mengimplementasikan sistem ini, berkat kolaborasi lintas sektor di lingkup pemprov dan dukungan teknis dari Bank Papua.

Melalui sistem ini, proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat dan akurat secara digital, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat monitoring, serta mendukung keterbukaan informasi yang bisa diakses langsung oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.

Fatoni menegaskan harapannya agar kabupaten dan kota di seluruh Papua segera menyusul dalam menerapkan SP2D Online. “Kita bisa menjadi contoh, kita bisa juga melakukan yang terbaik untuk dijadikan pedoman bagi daerah lain,” ujarnya. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Sekjen Kemendagri, Kepala OPD, perwakilan Bank Indonesia, BPK, dan BPKP di Provinsi Papua.