- tvOnenews/Aldi Herlanda
Heboh Tambang Nikel Ganggu Ekosistem Raja Ampat, Bahlil Bakal Evaluasi IUP dan Panggil Pemilik Tambang
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akan melakukan evaluasi mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Evaluasi tersebut dilakukan usai laporan mengenai polemik aktivitas tambang nikel yang mengancam ekosistem dan dampak negatif lainnya dari kegiatan pertambangan tersebut.
"Saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya," katanya dikutip Rabu (4/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil pemilik IUP dari pertambangan nikel tersebut.
"Saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta," tegasnya.
Bahlil melihat bahwa di dalam polemik ini ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik dalam aktivitas pertambangan.
Ditambah, Papua merupakan daerah otonomi khusus, sehingga perlakuan apapun yang disana disana harus juga secara khusus.
Maka dari itu, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan melihat berdasarkan Analisis Mengenai Dampak dari Lingkungan Hidup (Amdal).
"Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan amdal aja, amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaidah-kaidah amdal, ya," tandasnya.
Dua perusahaan tambang nikel, PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining, menjadi sorotan karena aktivitasnya yang diduga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.
Tambang-tambang ini telah beroperasi sejak daerah tersebut masih berada dalam wilayah Papua Barat. Namun kini, dengan status otonomi khusus di Papua Barat Daya, suara lokal mulai bergema lebih keras menuntut keadilan ekologis.
Keluhan datang dari Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, yang mengaku frustrasi karena kewenangan pengelolaan izin tambang sepenuhnya dikendalikan dari pusat.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa! 97 persen wilayah kami adalah konservasi, tapi kewenangan terbatas," katanya.
Bupati berharap pemerintah pusat bisa membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan bukan hanya jadi penonton atas kerusakan di tanah mereka sendiri. (aha/nba)