Cabai di Papua Tembus Rp118 Ribu, KSP Desak Tingginya Harga Pangan di Indonesia Timur Tak Dianggap Biasa: Ini Masalah Serius

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti persoalan tingginya harga pangan di wilayah timur Indonesia. Fenomena ini dianggap tidak boleh dimaklumi begitu saja, karena berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pemerintah perlu segera merumuskan solusi konkret demi memastikan akses pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Edy Priyono menegaskan pentingnya perhatian terhadap harga kebutuhan pokok di kawasan timur Indonesia. Ia menyampaikan bahwa disparitas harga harus menjadi perhatian serius, bukan justru dianggap sebagai hal yang lumrah.

“Dari hasil monitoring memang kelihatan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok di Maluku, Papua, semua provinsi di wilayah Indonesia Timur itu memang cenderung lebih tinggi daripada di daerah lain,” kata Edy saat ditemui usai Rapat Koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pemangku kepentingan, di Jakarta, Jumat.

“Yang seperti itu, kita tidak mau dianggap sebagai hal yang normal, dan masalah ini harus kita cari solusinya,” ujar dia menambahkan.

Data yang dipresentasikan dalam rapat menunjukkan sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga yang signifikan. Misalnya, harga cabai merah keriting di wilayah timur berkisar antara Rp76.923 hingga Rp100.625 per kilogram, jauh melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) nasional yang berada di angka Rp37.000 hingga Rp55.000 per kilogram.

Kondisi serupa terjadi pada cabai rawit merah di Papua Tengah, yang dijual seharga Rp87.682 hingga Rp118.214 per kilogram. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat HAP yang hanya Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram.

Harga bawang merah pun tidak kalah tinggi. Provinsi Papua Selatan mencatat harga tertinggi sebesar Rp64.375 per kilogram, padahal HAP-nya berada di kisaran Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram.

Melihat situasi ini, Edy menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan harga pangan strategis, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti kita ketahui, bahwa pengendalian harga, terutama harga barang kebutuhan pokok, merupakan salah satu prioritas nasional dari Presiden. Karena itu KSP selalu melakukan monitoring terhadap harga pangan strategis setiap hari dan kami laporkan setiap minggu dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Edy.

Ia menyebut, upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menjalin sinergi antara pemerintah pusat, daerah, produsen, distributor, dan pelaku usaha lokal. Kerja sama ini diharapkan mampu memperlancar distribusi pangan.

“Sehingga kita harapkan pasokan menjadi lebih lancar, dan juga ada bantuan atau subsidi untuk transportasi dari berbagai pihak, karena ini biaya logistiknya mahal,” kata Edy lagi.

“Ini kerja sama semua pihak, sangat diharapkan untuk mengendalikan harga dan kalau bisa sedikit menurunkan (harganya) supaya membantu saudara-saudara kita di bagian timur,” ujarnya menambahkan.

Harga pangan yang tinggi di Indonesia Timur tak boleh menjadi kondisi yang dibiarkan terus berlanjut.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi mencari solusi logistik dan distribusi yang efisien agar harga kebutuhan pokok lebih merata, serta mendukung keadilan sosial dan kestabilan ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air. (rpi)