Menteri PKP Ultimatum Lippo! Ara Minta James Riady Kembalikan Rp26,8 M ke Konsumen Meikarta

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, secara tegas meminta manajemen Lippo Group untuk segera mengembalikan dana konsumen apartemen Meikarta yang nilainya mencapai Rp26,8 miliar.

Permintaan ini disampaikan Ara dalam forum mediasi antara Lippo Group dan para konsumen Meikarta yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Berdasarkan data dari Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, tercatat ada 118 aduan terkait Meikarta, dengan 102 di antaranya telah melengkapi berkas.

“Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?” tanya Ara memastikan keabsahan data di hadapan forum.

Tanpa basa-basi, Ara pun langsung meminta dua petinggi Lippo Group, James dan John Riady, untuk bertanggung jawab secara langsung.

“James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu,” ujarnya.

Ara menyampaikan bahwa masih ada 16 konsumen lainnya yang belum menyelesaikan proses pemberkasan. Ia menargetkan proses pelengkapan dokumen selesai sebelum 1 Juni 2025.

Tak hanya itu, Ara juga memberi tenggat waktu hingga 23 Juli 2025 kepada James Riady dan manajemen Meikarta untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada seluruh konsumen yang sudah melengkapi dokumen.

Menanggapi ultimatum tersebut, James Riady menyampaikan apresiasi atas peran Ara dalam memediasi persoalan antara pihak Meikarta dan konsumennya. Ia pun menyatakan komitmen penuh untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

“Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri,” ujar James.

James juga memastikan bahwa Meikarta tengah berbenah dan serius menyelesaikan seluruh kewajiban kepada konsumennya.

“Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrastruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu,” ucapnya.

Mediasi ini menjadi titik terang bagi ratusan konsumen Meikarta yang selama ini menanti kejelasan pengembalian uang mereka, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam sektor perumahan. (agr/rpi)