Pagu KKP Usai Efisiensi Jadi Rp3,58 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut besar pagu efektif untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp3,58 triliun. Nilai itu turun setelah adanya efisiensi di KKP dengan nilai yang semula Rp4,84 triliun. "Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun," kata Trenggono, Selasa (22/4/2025). Dia merincikan pagu anggaran tersebut terdiri dari beberapa sub. Dengan nilai yang dominan adalah, belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun, belanja barang Rp1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp37,93 miliar. Trenggono juga menjelaskan pagu efektif itu akan dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Adapun, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, lanjut Trenggono, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil. Bantuan pemerintah yang dimaksud di antaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut. Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ucap Trenggono. Selain bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat.. Rapat kerja itu menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan. “Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat. (ant/vsf)

Pagu KKP Usai Efisiensi Jadi Rp3,58 Triliun

Berita Terkait

Nelayan Desak Pemerintah Kembali Membuka Kerja Sama Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) dengan Vietnam, Ini Alasannya

Prabowo Panggil Menteri KKP ke Istana, Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih

Rencana Redenomisasi Rupiah, Ini Kata Bank Indonesia

Jurus Rahasia ‘Ride-hailing’ Indonesia: Ketika Layanan Transportasi Online Mengubah Cara Kita Bepergian

Topik Terkait

Kkp

Sakti Wahyu Trenggono

Pagu

Efisiensi

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri