Punya Rumah Ratusan Miliar di Menteng, Menteri PKP Maruarar Sirait Ternyata Belum Lapor LHKPN KPK: Padahal Sudah Deadline!

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, diketahui belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2024.

Padahal batas akhir deadline pelaporan LHKPN tahun 2024 jatuh pada tanggal hari ini, Jumat (11/4/2025), dari yang sebelumnya  dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih lebih dari 16 ribu penyelenggara negara dan wajib lapor (PN/WL) yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Setelah dicek di laman resmi LHKPN KPK, Menteri di Kabinet Merah Putih ternyata juga masih ada yang belum melapor, salah satunya adalah Maruarar Sirait.

Menteri Ara Punya Rumah Ratusan Miliar di Menteng

Diketahui, Maruarar Sirait ternyata punya rumah mewah yang harganya ditaksir sampai ratusan miliar rupiah yang terletak di Menteng, Jakarta Pusay.

Hal itu diketahui langsung dari Politisi Senior PDIP, Panda Nababan, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Aea.

Pada sebuah acara bincang politik yang ditayangkan Februari 2024 lalu, Panda Nababan awalnya membicarakan mengenai keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP dahulu.

Panda Nababan yang juga besan dari Sabam Sirait (ayah Maruarar Sirait), kemudian mengaku sangat terkejut saat pada satu momen berkunjung ke rumah Maruarar yang ada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Datanglah aku ke rumah itu, kaget juga aku. 'Besar banget rumahmu ini' aku bilang, hebat banget aku bilang kan," kata Panda Nababan dikutip dari YouTube Keadilan TV, Jumat (11/4/2025).

Panda Nababan lantas blak-blakan mengatakan bahwa Ara (panggilan karib Maruarar), pamer bahwa rumah mewahnya tersebut ternyata seharga Rp100 miliar.

Tak hanya itu, Panda bahkan terang-terangan bahwa rumah mewah tersebut ternyata dimiliki Ara berkat campur tangan salah satu orang terkaya di Indonesia.

"Weh, dari mana? Siapa yang membantu kau? Dia sebutlah nama salah satu konglomerat yang membantu dia," ujarnya.

Bahkan, Panda Nababan juga mengaku sempat dipameri salah satu koleksi tanaman milik Ara yang harganya mencapai ratusan juta yang ada di rumah Ara.

Panda Nababan lantas ditunjukkan foto makan malam Maruarar Sirait bersama sejumlah konglomerat RI yang sempat viral.

Tampak dalam foto di salah satu hotel mewah tersebut adalah Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (Barito/BREN), Franky Oesman Widjaja (Sinarmas), dan Boy Thohir (Adaro).

Usut punya usut, salah satu konglomerat yang dimaksud Panda telah membantu Maruarar Sirait adalah salah satu dari mereka.

Namun, Panda Nababan tidak menyebutkan secra gamblang nama dari salah satu taipan tersebut.

"Ada salah satu nama itu yang hadir (di dalam foto). Tapi kurang etis lah (kalau disebutkan)," kata Panda Nababan.

KPK Minta Penyelenggara Segera Lapor LHKPN

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa Jumat (11/4/2025) adalaj batas akhir waktu pelaporan LHKPN.

Oleh karena itu, Tessa meminta semua pihak yang wajib lapor, segera mengirimkan laporan harta kekayaannya.

“Kami mengimbau agar segera menyelesaikan pelaporan tersebut,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Tessa menjelaskan bahwa hingga Rabu (9/4) terdapat 16.867 dari 416.723 penyelenggara negara dan wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan LHKPN 2024. Dengan demikian, maka ada sebanyak 399.925 PN/WL telah lapor LHKPN.

Tessa merinci bahwa di bidang eksekutif terdapat 320.647 dari 333.027 PN/WL telah melapor LHKPN.

Kemudian, legislatif tercatat 17.439 dari 20.877 PN/WL sudah lapor, yudikatif sebanyak 17.925 dari 17.931 PN/WL, dan sebanyak 43.914 dari 44.888 PN/WL pada BUMN/BUMD.

“Atas setiap pelaporan LHKPN tersebut, KPK selanjutnya melakukan verifikasi administratif. Kemudian, jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK siap mendampingi PN/WL dalam pelaporan LHKPN tersebut.

PN/WL dapat menghubungi call center KPK di 198, atau e-mail elhkpn@kpk.go.id, dan website elhkpn.kpk.go.id. (rpi)